Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta Capres Ganjar Pranowo untuk menanyakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengenai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
“Aku harus menanyakan pada Menkopolhukam karena aku menangani ekonomi, Pak Menko (Mahfud Md., red.) menangani polhukam,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menyatakan bahwa pemerintahan bersifat kolektif kolegial, meskipun setiap menteri memiliki tanggung jawab masing-masing.
Doli juga menyatakan bahwa jika Mahfud Md. telah meraih prestasi sebagai menteri yang mengurusi bidang politik dan hukum, maka tidak mungkin dia diusulkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.
Semua pasangan calon, partai politik, dan koalisi seharusnya lebih menekankan visi, misi, dan program mereka. Ini akan membantu publik memahami karakter pasangan calon yang layak memimpin Indonesia ke depan.
