Agenda pilpres hingga pemilu legislatif mulai ramai belakangan ini. Organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah telah menegaskan jika organisasi itu memilih bersikap netral, baik di pilpres maupun pilkada lainnya.
Meskipun bersikap netral, Muhammadiyah tidak membatasi atau melarang anggotanya yang ingin terlibat dalam tim pemenangan capres-cawapres, atau pun maju sebagai calon anggota legislatif.
Namun, saat ada kader yang memutuskan menjadi tim sukses pasangan calon tertentu atau maju dalam kontestasi pilkada, maka kader Muhammadiyah tersebut akan dinonaktifkan untuk sementara waktu.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti tidak menampik jika pimpinan atau anggota Muhammadiyah boleh saja masuk ke dalam tim sukses capres-cawapres dan juga maju sebagai calon legislatif.
Abdul Mu’ti menegaskan kedua hal tersebut sudah termaktub dalam kebijakan PP Muhammadiyah.
Dia menjelaskan, bila ada anggota yang menjadi tim sukses bakal dinonaktifkan jabatannya dari organisasi untuk sementara waktu.
“Jadi, kalau ada rektor yang menjadi tim sukses, mereka nonaktif dari jabatannya,” kata Abdul Mu’ti pada Jumat (17/11).
Kemudian, untuk anggota yang maju di pemilihan legislatif, jika terpilih akan diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya.
“Mereka diberikan kebebasan, apakah kembali menjadi pimpinan perserikatan atau mereka aktif penuh menjadi anggota legislatif,” ujarnya.
Cendekiawan Islam yang menjabat Sekum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 itu lalu menegaskan, secara organisasi Muhammadiyah netral dalam pesta demokrasi. Sikap PP Muhammadiyah terkait Pemilu 2024 tersebut merupakan hasil konsolidasi nasional pada 16 November 2023. (jpnn/fajar)
