Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mendorong agar calon presiden/wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024 tidak menggunakan pembagian sembako sebagai alat politik untuk memengaruhi pilihan masyarakat.
“Hindari menggunakan sembako sebagai alat politik. Biarkan demokrasi tumbuh dengan sehat dan subur,” ujar Hensat, panggilan akrab Hendri Satrio, dalam sesi “Hensat Bicara” di Kantor Lembaga Survei KedaiKopi, Jakarta, pada hari Kamis.
Dia menyatakan bahwa meskipun pembagian sembako sering dianggap sebagai bagian dari kampanye yang wajar dan dinantikan, namun komunikasi dalam konteks tersebut tidak bersifat rasional, kurang argumen, dan tidak transparan.
Pembagian sembako dalam kampanye dianggap sebagai bentuk manipulasi terhadap demokrasi, dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan merosotnya kualitas demokrasi menjadi transaksi sembako.
Hendri Satrio menegaskan bahwa pembagian sembako dalam kampanye dapat mengancam kehidupan masyarakat, terutama dengan memasukkan individu yang tidak memiliki kapasitas dan integritas ke dalam arena publik, hanya karena kemampuannya membawa sembako.
Selain itu, dia menilai bahwa pembagian sembako untuk mempengaruhi pemilihan pasangan calon presiden/wakil presiden juga merupakan bentuk pendidikan politik yang tidak tepat.
Praktik tersebut dapat membuat masyarakat menjadi pemilih yang tidak rasional, hanya memilih berdasarkan pembagian sembako, dan meningkatkan ketidakpedulian terhadap pemilu.
Hendri Satrio berharap agar pemilu menjadi panggung utama bagi pendidikan politik masyarakat, dengan memperlihatkan pertarungan ide dan strategi pembangunan antara pasangan calon.
