Bawaslu Makassar segera merilis daerah yang diperbolehkan untuk dipasangi alat peraga kampanye (APK) seperti baliho.
“Dalam waktu dekat, KPU akan mengeluarkan daerah yang dibolehkan untuk dipasangi baliho,” kata Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah, belum lama ini.
Hal ini tentu berbeda dengan pemilu 2019 silam, dimana Bawaslu mengumumkan daerah yang dilarang untuk dipasangi APK.
“Kalau dulu di 2019 kan daerah yang dilarang. Banyak yang memanfaatkan itu bahwa di luar yang dilarang berarti dibolehkan. Sekarang teman-teman KPU membalik bahwa ini boleh,” tambahnya.
Dia juga mengimbau para calon legislatif untuk tidak melakukan kampanye sebelum 28 November 2023 mendatang.
“Boleh sosialisasi yang penting tidak ada unsur kampanye pemilu. Apa unsur kampanye yang diatur,” tuturnya.
Dia memaparkan, tiga unsur kampanye di antaranya peserta pemilu, meyakinkan pemilih atau ajakan untuk memilih dan yang ketiga adalah pemaparan visi misi dan atau citra diri.
“Seseorang dianggap kampanye ketika ketiga-tiganya. Sosialisasi hanya untuk kepentingan kalangan internal. Mudah-mudahan tahapan sosialisasi ini berjalan dengan aman sehingga kita berada di tanggal 28,” tandas Dede. (selfi/fajar)
