FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tampaknya cukup gelisah dengan kondisi demokrasi di Indonesia belakangan ini.
Meskipun berada dalam barisan pendukung utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Megawati Soekarnoputri tetap menilai demokrasi Indonesia saat ini dirundung kegelapan.
Penilaian Megawati itu tampaknya salah satunya terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-undang Pemilu, terutama soal pasal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun, dengan adanya keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Megawati menilai telah menjadi cahaya di tengah kegelapan demokrasi.
“Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi,” kata putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu melalui YouTube akun PDI Perjuangan, Minggu (12/11).
Megawati mengatakan keputusan MKMK membuktikan bahwa moral dan politik kebenaran tidak akan layu berhadapan dengan rekayasa hukum.
“Bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu.
Megawati tentu menyayangkan rekayasa hukum kembali terjadi di Indonesia setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia kemudian mengatakan konstitusi itu menjadi pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan lurus.
Megawati menyebutkan bahwa konstitusi bukan hanya merupakan hukum dasar tertulis yang harus ditaati, melainkan harus dianggap sebagai aturan negara yang memiliki ruh.
