FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, terus menjadi perbincangan menarik.
Bahkan, Lembaga survei Charta Politika telah melakukan survei terhadap persepsi publik mengenai putusan tersebut. Terlebih lagi, putusan tersebut dikaitkan dengan campur tangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setelah mewawancarai 2.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode 26-31 Oktober 2023, mayoritas publik mempercayai bahwa Jokowi ikut terlibat dalam putusan MK. Para responden diberikan pertanyaan:
“Apakah Bapak/Ibu/Saudara percaya atau tidak percaya Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut?”
“Sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon Wakil Presiden,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan di kanal YouTube Charta Politika, Senin (6/11).
Dalam survei tersebut, terdapat 23,3 persen responden yang tidak percaya bahwa Presiden turut serta mempengaruhi putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres.
Selanjutnya, sebanyak 37,0 persen responden menyatakan bahwa Presiden Jokowi ikut terlibat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres. Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan bahwa Charta Politika juga mengungkap persentase masyarakat yang mengetahui putusan MK. Hasilnya cukup tinggi, dengan 62,3 persen responden yang mengetahui putusan MK terkait usia capres-cawapres, sementara 37,7 persen responden tidak mengetahuinya.
