Polemik tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi Undang-Undang Pemilu terutama terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Tak hanya itu, sembilan hakim yang menangani gugatan tersebut saat ini sedang disidang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik.
Dalam polemik yang terus berlangsung ini, para pengamat berpendapat bahwa masalah ini tidak lagi hanya merupakan persoalan hukum semata, melainkan diduga telah berpindah ke ranah politik dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Pengamat politik, Ujang Komaruddin, menyampaikan pendapatnya seiring dengan perkembangan terkini setelah putusan MK mengenai uji materi batas usia calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu.
“Polemik putusan MK yang terjadi saat ini, sudah bukan lagi dalam konteks hukum atau murni hukum. Saya menduga telah terjadi politisasi demi kepentingan tertentu,” ujar Ujang kepada wartawan pada hari Minggu (05/11).
Menurutnya, putusan MK bersifat final dan polemik ini seharusnya tetap dalam ranah hukum, tidak perlu ditarik ke politik.
“Adanya desakan untuk mencabut putusan MK ini dapat menjadi indikasi adanya upaya politisasi. Padahal, kita semua tahu bahwa putusan MK selama ini memiliki sifat final dan mengikat,” kata Ujang.
Dalam melihat banyaknya politisi yang mendorong isu putusan MK ini, Ujang mengatakan bahwa semakin nyata terlihat ada pihak yang menggunakan isu tersebut sebagai “alat” untuk merendahkan pasangan Prabowo-Gibran. Pasangan ini menjadi satu-satunya pasangan yang unggul dalam berbagai survei di Indonesia.
“Tujuan yang jelas adalah untuk merendahkan Prabowo-Gibran. Karena kenyataannya, pasangan ini memiliki tingkat elektabilitas tertinggi dalam sejumlah survei,” tegas Ujang.
