Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, berpendapat bahwa para calon presiden sebaiknya memilih Ketua Tim Pemenangan yang tidak memiliki masalah hukum.
Pendapat Ujang muncul setelah ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid, yang terkait dengan kasus korupsi di Kemenkominfo yang sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
“Jika kita melihat konstruksinya, seperti itu. Ada nama-nama atau kita mencari informasinya di tengah kasus, ada orang-orang yang terlibat dalam kasus di KPK maupun Kejaksaan Agung,” ujar Ujang saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Nama Arsjad Rasjid pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Menurut Ujang, seharusnya ada kejelasan dari aparat hukum yang bertugas menegakkan keadilan di negara ini, sehingga masalah hukum tidak digunakan dalam politik di Indonesia.
“Mestinya ada kejelasan terkait dengan proses hukum karena tidak baik jika ada instruksi yang terlibat dalam banyak proyek di kementerian,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Ujang menyarankan agar Ketua Tim Pemenangan calon presiden tidak memiliki masalah hukum.
Hal ini akan mempengaruhi pemilih dalam Pemilihan Presiden 2024, termasuk elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden.
“Tim Pemenangan harus memiliki identitas yang baik. Jadi seharusnya tidak melibatkan orang-orang yang memiliki masalah,” tutup Ujang.
