FAJAR.CO.ID — Terkait pernyataan Adian Napitupulu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membenarkan adanya permintaan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode tersebut.
Menurut Hasto, permintaan tersebut disampaikan oleh salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju berdasarkan permintaan ‘Pak Lurah’.
Namun, Hasto tidak membeberkan menteri kabinet dan Pak Lurah yang dimaksud. Hasto menyampaikan, hal itu merespons pernyataan Adian Napitupulu soal penyebab renggangnya hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Hasto menegaskan, PDIP menolak permintaan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia menekankan, PDIP taat dengan konstitusi dan menjaga agar demokrasi tetap sehat.
“Karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” ucap Hasto.
Menurut Hasto, upaya mewujudkan isu presiden tiga periode dilakukan melalui berbagai ketua umum partai. Dia memastikan, informasi tersebut benar adanya dan siap mempertanggungjawabkan.
“Jadi berbagai upaya yang dilakukan berbagai ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck, saya pertanggung-jawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP,” pungkas Hasto. (jawapos/fajar)
