FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa dana abadi pesantren telah diperjuangkan sejak tahun 2021.
“Sebenarnya, kami telah memperjuangkan ini sejak dua tahun lalu,” kata Muhaimin setelah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, pada hari Jumat.
Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin menambahkan bahwa anggaran dana abadi pesantren telah disepakati oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren).
“Dan, Alhamdulillah Bu Sri Mulyani telah menyampaikan keputusan tersebut. Untuk tahun anggaran 2023-2024, dana abadi pesantren memang akan menjadi bagian dari kelanjutan UU Pesantren,” tambah Muhaimin.
Muhaimin juga mengatakan bahwa dana abadi pesantren sudah ada dan berjalan. Dia berharap agar jumlah dana yang diberikan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.
“Dana abadi pesantren sudah ada, hanya perlu ditingkatkan jumlahnya lagi,” ujarnya.
Muhaimin menyampaikan hal ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan calon wakapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut dana abadi pesantren sebagai program unggulan jika Prabowo-Gibran memenangkan Pemilu 2024.
Saat berpidato di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Rabu (25/10), Gibran menyatakan bahwa Indonesia memerlukan generasi muda yang handal, tangguh, dan berkomitmen pada bangsa. Wali Kota Surakarta ini juga mengingatkan agar jangan melupakan santri.
