FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu praktik politik dinasti yang belakangan kembali mencuat tampaknya berdampak terhadap kepemimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Para kader mendesak ketuanya untuk mundur.
Desakan tersebut terkait dengan peristiwa demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Rairan juga dinilai sebagai pendukung praktik politik dinasti di Indonesia.
Maka dari alasan tersebut, Raihan Ariatama didesak untuk mengundurkan diri. Desakan tersebut terutama datang dari Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya.
Para kader HMI yang menolak segala bentuk praktik politik dinasti di Indonesia, bahkan telah menggelar demonstrasi di kantor PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/10).
Dalam orasinya, para kader HMI dengan tegas menentang pernyataan Raihan, yang mereka anggap sebagai dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun maju sebagai calon presiden/wakil presiden. Mereka menganggap ini sebagai bentuk dukungan terhadap politik dinasti.
Bahkan dalam aksi tersebut, para kader HMI juga mencoreti dinding dengan tulisan “Copot, Raihan Pendukung Politik Dinasti”. Mereka juga membawa poster yang bertuliskan “HMI se-Jakarta tidak percaya kepada Raihan”.
Ketua Umum Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil, menyatakan bahwa mereka meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi dari Raihan. Menurutnya, pernyataan dukungan terhadap keputusan MK bukanlah keputusan tunggal Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.
